romero.my.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggarisbawahi kesetiaannya melaksanakan program vasektomi untuk para pria, bahkan mencakup mereka yang menerima dukungan sosial, walaupun hal ini mendapat kritik dari beberapa kelompok, termasuk MUI Jawa Barat.
Dedi Mulyadi, biasanya dipanggil KDM, menyatakan bahwa program vasektomi tidak diatur sebagai kebijakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tetapi sebagian dari skema nasional yang ditangani oleh Kementerian Penduduk dan Perencanaan Keluarga.
“Saya sudah komunikasi langsung dengan menterinya, dan beliau tegaskan program ini legal,” ujar KDM saat ditemui di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Kabupaten Purwakarta, Sabtu (3/5/2025), dilansir dari Tribun Jabar .
Pernyataan tersebut diutarakan sebagai tanggapan terhadap fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat yang mengklaim bahwa operasi vasektomi dilarang kecuali dalam beberapa situasi spesifik. Sebelumnya, Ketua MUI Jawa Barat KH Rahmat Syafei telah mementaskan bahwa tindakan ini hanya dapat dilakukan apabila tidak melanggar aturan agama Islam; misalnya bila ada risiko kesehatan yang signifikan atau jika metodenya bukanlah jenis yang tetap dan tak bisa dibatalkan.
Tetapi untuk KDM, persoalan utamanya bukan hanya tentang peraturan agama, tetapi lebih pada situasi yang terjadi di dunia nyata.
Dia menyebut bahwa seringkali dia dihubungi oleh warga tidak mampu yang meratapi kesulitan mereka dalam memenuhi kehidupannya karena memiliki jumlah anak berlebih. Tidak jarang pula ada sebagian orangtua yang hingga gagal membayar tagihan perawatan medis, sedangkan kondisi kesehatan istri mereka semakin hari jadi lebih buruk.
"Seringkali saya menyaksikan, terdapat orang tua yang tak dapat mengambil alih biaya perawatan anak mereka di rumah sakit, sedangkan kondisi kesehatan sang ibu memburuk dengan cepat," ungkap KDM.
Dia menggarisbawahi kebutuhan untuk membagi tugas secara merata dalam skema Keluarga Berencana (KB). Menurut pendapatnya, beban tersebut telah ditumpulkan terlalu berat pada wanita selama waktu yang cukup panjang.
Menurut KDM, laki-laki juga harus berpartisipasi, dan malah harus menjadi yang paling bertanggung jawab.
“Jangan melulu perempuan yang dibebani. Laki-laki itu yang paling bertanggung jawab terhadap keluarganya,” tegasnya.
Mengenai penolakan yang datang dari sejumlah orang, KDM menghimbau agar masyarakat tidak terjebak dalam informasi hoax. Dia menyatakan tegas bahwa operasi vasektomi tidak akan merugikan sifat maskulin pria dan juga menjelaskan tambahan bahwa prosedur tersebut bisa diperbaiki lewat rekonstruksi apabila suatu hari nanti mereka berkeinginan untuk memiliki keturunan lagi.
"Vasektomi dapat dibatalkan kembali lewat proses rekonstriksi jika pada akhirnya ia berkeinginan memiliki anak," ujarnya.
Di tengah kontroversi, KDM tetap menegaskan bahwa program KB harus berbasis pada kesadaran, bukan paksaan.
Ia bahkan membuka opsi alternatif seperti penggunaan alat kontrasepsi pria yang difasilitasi oleh pemerintah.
“Yang penting kesadaran dan tanggung jawab, bukan pemaksaan,” tutupnya.
Pernyataan Dedi Mulyadi menunjukkan bahwa ia tetap teguh dalam mendukung kebijakan pengendalian penduduk, meski berhadapan dengan kritik dari kalangan ulama.
Menurut dia, sasaran utamanya adalah kesejahteraan rakyat—terlebih golongan yang kurang mampu—which has been most affected by large family burdens.
Artikel ini sebelumnya dipublikasikan di TribunJabar.id denganjudul MUI Melarang Program Vasektomi, Dedi Mulyadi: Jangan Biarkan Wanita Saja Yang Dituntut Bertanggung Jawab
0 Comments