romero.my.id , Jakarta - Kontroversi terkait keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Yang mengirimkan anak dengan masalah ke barak militer kemudian berlanjut. Bahkan presiden Prabowo Subianto diharapkan ikut campur untuk mencegah tindakan Dedi Mulyadi. Permohonan tersebut diajukan oleh Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Aliansi PKTA).
Berdasarkan aliansi anti-tindak kekerasan pada anak-anak tersebut, metode pendidikan bertema militer tidak sesuai bagi mereka. Justru, aturan seperti itu dianggap menyimpang dari tujuan awal yang mengedepankan kesejahteraan dan hak-hak anak.
Melakukan praktik pengiriman murid yang bermasalah ke barak Tentara Nasional Indonesia (TNI) demi disiplin seperti itu bukan saja menyalahi hak-hak anak, namun juga bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental. perlindungan anak "dalam peraturan nasional maupun internasional," demikian ungkap Aliansi PKTA, seperti disampaikan dalam pernyataan resmi pada Minggu, 4 Mei 2025.
Bukan hanya itu saja, aliansi menganggap bahwa meletakkan anak-anak di barak malah bisa memberikan label kepada mereka seolah-olah menjadi anak yang bandel. "Hal ini sungguh membahayakan karena dapat menciptakan citra buruk tentang para anak," ungkap Aliansi PKTA.
Aliansi tersebut lebih lanjut menjelaskan bahwa berdasarkan fenomena lamanya tindakan keras oleh aparatur negara, penempatan anak-anak dalam barak untuk disiplin haruslah dihindari. Mereka juga merujuk kepada laporan KontraS yang mencatat ada 64 insiden kekerasan Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap penduduk biasa selama periode antara Oktober 2023 hingga September 2024.
Dari total insiden kekerasan itu, sebagian korban adalah anak-anak di bawah umur. Sebagai contoh, ada kasus seorang anak bernama awalnya disebut sebagai MHS yang meninggal setelah dilecehkan oleh salah satu anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di tempat terjadinya keributan antar warga. Koalisi menyatakan bahwa catatan tentang hal-hal semacam ini mencerminkan sikap aparatur TNI yang lebih condong menggunakan metode keras dan penyalahgunaan kekuasaan secara berlebihan.
Berdasarkan alasan tersebut, kelompok bersama itu menuntut Prabowo untuk memberi petunjuk kepada instansi pemerintah di tingkat nasional maupun lokal agar menerapkan kebijakan yang peduli terhadap anak dalam menangani masalah pelajar dengan perilaku tidak sesuai aturan.
Rencana Dedi Mulyadi mengenai pendidikan karakter ala militer bagi siswa yang dinilai bermasalah mulai direalisasikan sejak Kamis, 1 Mei 2025. Purwakarta dan Bandung menjadi dua wilayah pertama yang menjalankan program pembinaan karakter semi-militer yang melibatkan TNI itu.
Sedikitnya 69 pelajar sudah dikirim ke barak militer. Dedi Mulyadi mengatakan kriteria anak yang disertakan dalam pendidikan semi-militer tersebut dimulai dari jenjang sekolah menengah pertama.
Ervana Trikarinaputri berkontribusi pada penulisan artikel ini
0 Comments