Hal itu disampaikan Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Karawang 2025 di Aula Husni Hamid, Kompleks Perkantoran Pemkab Karawang, Senin (28/4/2025).
“Anggaran sebanyak itu disiapkan pada tahun 2025 ini. Tahun berikutnya BBWS pun bakal menyiapkan dana Rp66 miliar untuk keperluan penataan lanjutan,” ujarnya.
Aep berharap, proyek penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) Cibeet dan Citarum ini dapat mengurangi risiko banjir yang selama ini menjadi langganan warga Karangligar. Ia juga menyebutkan bahwa BBWS akan memperbaiki beberapa titik kritis lainnya di wilayah Karawang.
Dia mengatakan bahwa bantuan keuangan dari pemerintah pusat tidak terlepas dari peranan Wakil Ketua DPR RI asal Karawang, yaitu Saan Mustopa. Aep juga berterimakasih kepada Saan Mustropa serta Kepala BBWS Citarum, Dian Al Ma'ruf.
"Esok hari saya akan bertemu dengan tim BBWS serta Perum Jasa Tirta II Jatiluhur guna menyusun strategi pembenahan DAS Citarum dan kanal irigasi yang mengalami kerusakan. Ini sangat diperlukan dalam mendukung ketahanan pangan seperti yang direncanakan oleh Pemerintah Pusat," jelas Aep.
Dia mengatakan bahwa Karawang masih memiliki sekitar 88 ribu hektare lahan persawahan yang sudah dijadikan LP2B atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Karena alasan ini, Aep sangat mendorong adanya fasilitas perkebunan yang cukup dan terjamin.
"Komitmennya adalah memelihara lahan pertanian yang masih ada bersama dengan meningkatkan kesejahteraan para pembajaknya," ujarnya.
Pada Musrenbang tahun 2025, Aep mengajukan tiga tingkat kepentingan dalam pengembangan wilayahnya. Tingkat utamanya meliputi perbaikan serta meningkatkan standar jalan-jalan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Karawang.
Ia menyebut beberapa ruas jalan akan diperlebar dan ditingkatkan kualitasnya, seperti ruas Telagasari-Tempuran dan Rengasdengklok-Pedes karena merupakan jalur ekonomi masyarakat.
Jalan mulus percepat distribusi hasil panen
Menurut Aep, infrastruktur jalan yang baik akan mempercepat distribusi hasil panen dan hasil laut ke wilayah kota, sehingga harga jual komoditas masyarakat bisa lebih tinggi.
Kedua dalam prioritasnya ialah meningkatkan layanan masyarakat umum. Untuk mencapai ini, Pemerintah Kabupaten berencana mengembangkan serta menyempurnakan infrastruktur dari pusat Layanan Publik Terpadu (MPP). Tujuannya adalah supaya penduduk yang berasal dari daerah Cikampek dan area sekitarnya tak lagi diperlukan untuk melakukan proses administratif di wilayah Karawang.
Di samping itu, fasilitas kesehatan pun jadi sorotan. Aep menggarisbawahi janjinya dalam mendirikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di sejumlah daerah supaya masyarakat bisa dengan mudah meraih pelayanan medis.
Ketika ini, Karawang mempunyai tiga rumah sakit umum daerah (RSUD), yang terletak di Karawang, Jatisari, dan Rengasdengklok. Diantara ketiganya, dua sudah mulai berfungsi, sedangkan persiapan untuk RSUD Rengasdengklok masih dalam proses.
“Intinya kami ingin perekonomian warga tumbuh pesat dan pelayanan birokrat lebih dekat ke masyarakat,” pungkas Aep.***
0 Comments